Indah Shabrina, Nim.502022139 (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8 I /Pi d. S u s -TPW 2Az4,lPN.Pl g TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI JANGKA PANJANG (MULTIYEARS CONTRACT) DALAN4 PERSPEKTIF KEADILAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022139_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022139_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (159kB) | Request a copy
	Text 502022139_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (153kB) | Request a copy
	Text 502022139_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (42kB) | Request a copy
	Text 502022139_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (120kB) | Request a copy
	Text 502022139_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text 502022139_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia mcrupakan ncgara hukunr (rechsraar) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I ayat (3) UUD 1945. yang menempatkan hukum sebagai dasar utarna dalanl penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalarn kerangka tersebut, peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukurn, dengan hakirn sebagai aktor utama yang tidak hanya menerapkan hukum, tetapijuga rnenafsirkan dan mengenrbangkannya nlelalui putusan. Seiring dengan pcrkembangan pembangunan nasional. penggunaan kontrak tahun jarnak þnultíyears contrctct) dalarn proyek pernerintah membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsì, khususnya melalui penyalahgturaan wewenang dan kerugian keuangan negara.Penelitian ini bertujuan untuk rnenganalisis pertinrbangan hul<ur.n hakirn dalam Putusan Nornor 8l/Pid.Sus- TPK120241PN.Plg terkait tinclak pidana korupsi dalan.r proyek pembangunan LRT Palernbang, serta nrenilai l.csesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-plinsip hukum yang berlal<u. Metode penelitian yang digurrakan aclalah penelitian hul<unr normatif dcngan pcnclckatan pcrunclang-undangan dan pendekatan kasus. Ilasil pcnelitian nrcnunjukkan balrwa pcrtirrbangan hukurn hakim dalam putusan tcrscbut disusun berclasarkan analisrs yuridis yang komprehensif terhadap dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, kcterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hahim menilai terpenuhinya unsur'-unsur tindak pidana korupsi sec¿ìra sistematis clan logis, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan yang berlaku. Selain itu, dalam rnenjatuhkan putusan, hakim ,iuga mernpertimbangkan darnpak pelbuatan terdakwa terhadap kemgian keuangan ne-eara dan kepentingan publik, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan rneringankan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan lcrsebut telah mencerminkan penerapan hukum yang didasarkan pada aspek yuriclis, sosiologis. dan filosofis, serta rnenunjukkan adanya keseimbangan antara kepastizrn hukum dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana konrpsi. Kata Kunci: Korupsi, kontrak jangka panjang, keadilan, pertirnbangan hakim. tindak piclana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	l. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.g.,M.Hum ( 2. M. NOVRIANTO, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Korupsi, kontrak jangka panjang, keadilan, pertirnbangan hakim. tindak piclana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 May 2026 06:45
Last Modified:	25 May 2026 06:45
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36408

Actions (login required)

View Item