Amelia Adnalisti, Nim. 502013269 (2017) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502013269_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 502013269_BAB II_sampai BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg, serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi pidana minimum khusus yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami peraturan-peraturan hukum yang erat kaitannya dengan penerapan pidana dalam perkara korupsi dan melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah kemudian dianaiisis dihubungkan dengan permasalahan dan teori sehingga data yang diperoleh tersebut tersusun sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas. Dari hasil penelitian yang telah diiakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan sanksi pidana minimum dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg terhadap terdakwa diterapkan Pasal 3 yang mengatur mengenai ancaman pidana minimum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penerapan sanksi pidana minimum terhadap terdakwa ini didasarkan bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian di dalam putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum terhadap terdakwa sudah sesuai dan hakim pun tidak menyimpangi ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Penerapan Sanksi, Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Rosmawati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penerapan Sanksi, Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	23 Oct 2018 00:57
Last Modified:	26 Feb 2019 06:44
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/364

Actions (login required)

View Item