MARSYA HELIN DESJA UTAMI, NIM. 502022144 (2026) HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022144_BAB I_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022144_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 502022144_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 502022144_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text 502022144_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 502022144_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text 502022144_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN._.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan sulit dilacak. Tindak pidana asal harus ada pada tahap awal yang kemudian menghasilkan keuntungan dari kejahatan (proceeds of crime), dan dari keuntungan ini muncul tindakan lanjutan yang dikenal sebagai pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta untuk mengkaji hubungan hukum antara tindak pidana asal dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPU. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan di wilayah Sumatera Selatan. Dua metode yang paling penting untuk pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan kerja lapangan. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan data sekunder melalui pembacaan literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi PPATK, untuk membangun kerangka normatif TPPU. Sementara itu, studi lapangan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-struktural dengan narasumber di Sumatera Selatan, serta observasi partisipan terhadap proses penyidikan atau sidang kasus terkait predicate crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana asal merupakan dasar penting dalam konstruksi perkara TPPU, namun pembuktiannya tidak selalu harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang terdapat bukti permulaan yang cukup dan penyidikan dilakukan secara paralel sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Hubungan hukum antara keduanya bersifat kausal dan fungsional, di mana keberadaan predicate crime memperkuat pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU serta membuka ruang optimal bagi perampasan aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi aparat penegak hukum dan optimalisasi peran PPATK guna meningkatkan efektivitas pembuktian dan pemiskinan pelaku kejahatan keuangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H 2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Hubungan Hukum, Tindak Pidana Asal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 May 2026 04:47
Last Modified:	19 May 2026 04:47
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36385

Actions (login required)

View Item