ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

ERNI, NIM.502022050 (2026) ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502022050 _BAB I_Daftar pustaka.pdf - Published Version

Download (699kB) | Preview
[img] Text
502022050_BAB II..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (159kB)
[img] Text
502022050_BAB III..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (232kB)
[img] Text
502022050_BAB IV..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (24kB)
[img] Text
502022050_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (120kB)
[img] Text
502022050_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)
[img] Text
502022050_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB)

Abstract

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar melalui ekosistem lebak lebung, termasuk di Desa Ulak Kemang.Pengelolaan lebak lebung di wilayah ini sering kali mengombinasikan peraturan daerah dengan norma adat serta perjanjian lokal baik lisan maupun tertulis sederhana. Namun, ketidakpastian bentuk perjanjian ini memicu masalah dalam pembuktian, penegakan sanksi, hingga potensi konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pengemin (pemenang lelang), dan pemerintah.Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: 1) Bagaimana bentuk dan substansi perjanjian pengelolaan lebak lebung yang berlaku di Desa Ulak Kemang? dan 2) Apa saja kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pengemin, aparatur desa, dan pemerintah kecamatan di Desa Ulak Kemang. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Pasal1320 KUH Perdata serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang masih menghadapi persoalan disharmonisasi antara praktik lokal dengan norma hukum nasional. Meskipun didasarkan pada prinsip kepercayaan dan adat, ketidaksesuaian dengan syarat objektif dan subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian tersebut memiliki risiko pembatalan atau batal demi hukum.Kendala utama meliputi belum jelasnya format perjanjian formal, praktik sub-kontrak yang tidak teratur, hingga pelanggaran teknik tangkap yang merusak ekosistem. Dibutuhkan penguatan kepastian hukum agar hak-hak para pihak terlindungi dan kelestarian sumber daya tetap terjaga. Katakunci:HukumPerjanjian,LebakLebung, Perspektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: H. Abdul Hamid Usman,S.H.,M.Hum Syahriati Fakhriah,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: HukumPerjanjian,LebakLebung, Perspektif.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 13 May 2026 04:42
Last Modified: 18 May 2026 02:28
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36228

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.