ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSI SUAMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

MUHAMMAD NAWAWI, NIM. 502022163 (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSI SUAMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502022163 _BAB I_SAM[AI DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text
502022163_BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (318kB)
[img] Text
502022163_BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (329kB)
[img] Text
502022163_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)
[img] Text
502022163_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)
[img] Text
502022163 _LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)
[img] Text
502022163_COVER_SAMPAI LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (11MB)

Abstract

Permintaan pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi suami dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang menimbulkan perdebatan. Secara normatif, mahar adalah hak istri yang timbul sejak akad nikah dan pada prinsipnya tidak dapat diminta kembali. Namun, dalam praktik peradilan agama terdapat perbedaan putusan hakim terkait hal tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Pengadilan Agama, dan didukung bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan melalui putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mahar merupakan hak penuh istri dan tidak dapat diminta kembali oleh suami, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhul), adanya kesepakatan dalam khulu’, atau pembatalan perkawinan. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim tidak seragam karena dipengaruhi oleh fakta persidangan, kondisi para pihak, serta penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan norma hukum terkait pengembalian mahar, serta mengevaluasi konsiste

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Latif Mahfuz S.H., M.Kn
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Mahar, Perceraian, Gugatan Rekonvensi
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 18 May 2026 06:32
Last Modified: 18 May 2026 06:32
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36226

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.