PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PE.TABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORI'PSI PROYEK PENINGI(ATAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPIS2024/PN PALEMBANG)

SHAVIERA AUDRY RAHMANIA, NIM.502022225 (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PE.TABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM TINDAK PIDANA KORI'PSI PROYEK PENINGI(ATAN JALAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.SUS-TPIS2024/PN PALEMBANG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502022225_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502022225_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (327kB)
[img] Text
502022225_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (343kB)
[img] Text
502022225_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (230kB)
[img] Text
502022225_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (310kB)
[img] Text
502022225_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502022225_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, dan kepercayaan masyarakat. Sektor infrastruktur, khususnya proyek peningkatan jalan, rentan terhadap korupsi karena melibatkan anggaran besar dan kewenangan Pejabat Perrrbuat Komitmen (PPK). Permasalahan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana PPK serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34lPid.Sus-TPl?2O24lPN Palembang. Penelitian ini menggunakan metode hukurn normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK terbukti menyalahgunakan kewenangannya melalui pencairan uang muka yang tidak sesuai prosedur, perubahan kontrak yang tidak sah, serta lemahnya pengawasan, sehingga rnenimbulkan kerugian negara. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Dengan demikian, pertanggungiawaban pidana terhadap PPK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H. 2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 12 May 2026 06:48
Last Modified: 12 May 2026 06:48
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36183

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.