Ibrahim, NIM. 502022358 (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.624/PID.B/2024/PN.PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022358 -BAB I_SAMPAI DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022358 _BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text 502022358_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text 502022358_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text 502022358_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 502022358_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text 502022358_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana serta ketentuan hukum terhadap pelaku pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN.Plg. SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memiliki fungsi administratif penting dalam berbagai kepentingan masyarakat. Pemalsuan SKCK tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dokumen resmi negara serta mengganggu tertib administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan hukum pidana terkait pemalsuan surat serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pembuatan dan pemalsuan SKCK memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan pemalsuan surat pada KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menegaskan bahwa pemalsuan SKCK merupakan pelanggaran serius terhadap keabsahan dokumen negara sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing 1: Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum 2: Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pemalsuan surat, SKCK, putusan pengadilan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 May 2026 04:15
Last Modified:	13 May 2026 04:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36181

Actions (login required)

View Item