NIKEN RIA AQILAH, NIM. 502022205 (2026) PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ASSET TRACING (PELACAKAN ASET) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022205_BAB I_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022205_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text 502022205_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text 502022205_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text 502022205_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 502022205_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (930kB)
	Text 502022205_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, hasil tindak pidana korupsi sering kali dialihkan, disamarkan, atau disembunyikan melalui berbagai mekanisme keuangan yang kompleks, sehingga menyulitkan proses pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, pelacakan aset (asset tracing) menjadi instrumen penting dalam rangka menelusuri, mengidentifikasi, serta mengamankan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindakan asset tracing dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengkaji kewenangan dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mendukung pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan asset tracing dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara eksplisit, namun tersirat dalam ketentuan mengenai transaksi keuangan mencurigakan, larangan penyamaran harta hasil tindak pidana (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5), serta mekanisme perampasan dan pengembalian aset yang membentuk kerangka hukum pelacakan aset. Dalam pelaksanaannya, Pusat Pelacakan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan strategis sebagai pusat intelijen keuangan dengan kewenangan menerima laporan, melakukan analisis, meminta informasi tambahan, menghentikan sementara transaksi, dan menyampaikan hasil kepada penyidik, namun terbatas pada fungsi analitis tanpa kewenangan represif, sehingga efektivitas asset tracing sangat bergantung pada koordinasi optimal dengan aparat penegak hukum guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Luil Maknun, S.H., M.H 2. Jumadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pengaturan, Pelacakan Aset, Korupsi, Pencucian Uang.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 May 2026 06:56
Last Modified:	11 May 2026 06:56
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36142

Actions (login required)

View Item