ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)

Muhammad Rezwa Laska Putra, Nim. 502022378 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502022378_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text
502022378_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (349kB)
[img] Text
502022378_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (208kB)
[img] Text
502022378_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (97kB)
[img] Text
502022378_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (172kB)
[img] Text
502022378_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
502022378_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 dalam perkara tersebut telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, serta menimbulkan kerugian keuangan negara, dimana terdakwa terbukti menguasai akses rekening dan menarik dana insentif yang seharusnya menjadi hak para imam masjid untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pertimbangan hukum hakim telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara ini telah sesuai secara yuridis dan pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana keagamaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum. 2. Jumadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU Tipikor, Penyalahgunaan Kewenangan, Dana Insentif Imam Masjid, Pertimbangan Hakim.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 21 May 2026 07:13
Last Modified: 21 May 2026 07:13
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36118

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.