MUHAMMAD ARWANDANI, NIM. 502022218 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022218_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022218_BAB II..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 502022218_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 502022218_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text 502022218_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 502022218_LAMPIRAN..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022218_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran hewan ternak dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ketentuan dalam Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik atas tindakan penelantaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum yang mengatur kewajiban pemilik ternak serta mengkaji dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pemilik yang menelantarkan hewan ternaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan penelantaran hewan ternak di Indonesia didasarkan pada kewajiban hukum pemilik untuk memelihara, merawat, dan mengendalikan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Penelantaran ternak yang dilakukan dengan cara membiarkannya berkeliaran tanpa pengawasan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik ternak apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan sistem peternakan yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan hewan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : 1. yudistira rusydi, S.H.,M.Hum 2. Syahriati fakhriah, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Hewan Ternak, Hewan Ternak.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	08 May 2026 03:58
Last Modified:	08 May 2026 03:58
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35936

Actions (login required)

View Item