ABELIA ALNA PUTRI, NIM. 502022077 (2026) KEKUATAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI HADAPAN NOTARIS DI WILAYAH OGAN ILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022077_BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502022077_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text 502022077_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text 502022077_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text 502022077_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text 502022077_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text 502022077_COVER SAMPAI LAMPIRAN_.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang lazim digunakan dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bertujuan untuk mengikat para pihak selama persyaratan administratif, teknis, dan yuridis belum terpenuhi secara sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris di wilayah Kabupaten Ogan Ilir serta mengkaji kemungkinan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak tanpa melibatkan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan notaris, pihak penjual, pembeli, serta instansi terkait, disertai studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa. Namun demikian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak memiliki kekuatan konstitutif dalam peralihan hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan, karena peralihan hak hanya sah melalui Akta Jual Beli. Selain itu, pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak pada prinsipnya tidak dibenarkan, kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berperan penting sebagai instrumen hukum preventif yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik jual beli tanah dan bangunan. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris, Kekuatan Hukum, Kepastian Hukum, Peralihan Hak Tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING : 1. Dr. Syamsul, S.H.M.Kn 2. ⁠Mona Wulandari, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris, Kekuatan Hukum, Kepastian Hukum, Peralihan Hak Tanah.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 May 2026 03:57
Last Modified:	18 May 2026 03:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35832

Actions (login required)

View Item