IZZATUL ZARAH BALQIS, NIM 502022223 (2026) PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022223_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502022223_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	Text 502022223_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text 502022223_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text 502022223_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text 502022223_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022223_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan perjudian, serta membedah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dan pemecatan pada Perkara Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana militer di Indonesia menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana prajurit tunduk pada peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, namun tetap dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP umum untuk tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPM melalui mekanisme tindak pidana campuran (gemengde militaire delict). Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota Polri, memiliki senjata api rakitan ilegal, dan mengelola perjudian sabung ayam. Secara yuridis, hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 303 KUHP. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak sosiologis berupa rusaknya sinergisitas TNI-Polri dan degradasi moral keprajuritan yang sangat berat, sehingga pidana mati dan pemecatan dinilai sebagai putusan yang adil guna menjaga marwah institusi TNI. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Pembunuhan, Perjudian, TNI

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Ismail Petannase, S.H.,M.H. 2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Pembunuhan, Perjudian, TNI
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Kejahatan Ilmu Hukum > Konflik Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 May 2026 06:54
Last Modified:	07 May 2026 06:54
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35813

Actions (login required)

View Item