GEBIN ARYADHANA, NIM. 502022158 (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN ATAU PEMBALASAN PORNO (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022158_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022158_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text 502022158_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text 502022158_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text 502022158_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text 502022158_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	Text 502022158_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Perkembangan media sosial dan komunikasi digital memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya revenge porn. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, yang umumnya dilatarbelakangi oleh sakit hati atau dendam pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan revenge porn yang ada dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tersebar, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi,, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, belum terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur revenge porn sebagai tindak pidana tersendiri. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada azas kesalahan, yaitu meliputi adanya perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana tersebut Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Kemudian, dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim didasari pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, alat bukti, serta keyakinan hakim. Aspek non yuridis meliputi latar belakang perbuatan, kondisi terdakwa, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.H. 2. Siti Mardiati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Revenge Porn, UU ITE, Pertimbangan Hakim
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 May 2026 06:39
Last Modified:	07 May 2026 06:39
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35787

Actions (login required)

View Item