MUHAMMAD AKBAR FARIZI, NIM. 502022058 (2026) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022058_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022058_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text 502022058_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text 502022058_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 502022058_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text 502022058_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	Text 502022058_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi seluruh warga negaranya. Namun, prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena pada nyatanya masih terjadi praktik penampungan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Polda Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum terhadap permasalahan penampungan dan pengiriman TKI ilegal dan apa saja kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap permasalahan penampungan dan pengiriman TKI ilegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sehingga data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, Polda Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya, baik secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan himbauan kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk menjadi TKI resmi, dan risiko yang akan timbul apabila menjadi TKI ilegal. Upaya preventif dilakukan dengan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah terjadinya pengiriman TKI ilegal. Adapun upaya represif dilakukan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan TKI ilegal. Penyelidikan dan penyidikan ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, banyak kendala atau hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain ialah kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi dan faktor ekonomi yang terus menerus mendorong masyarakat bekerja ke luar negeri dengan jalur ilegal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.H. 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peran Kepolisian, Penegakan Hukum. Tenaga Kerja Ilegal
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 May 2026 06:48
Last Modified:	07 May 2026 06:48
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35670

Actions (login required)

View Item