ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA BABY BLUES SYNDROME

NILA SARI, NIM. 502022159 (2026) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENERAPAN ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU PENDERITA BABY BLUES SYNDROME. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502022159_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502022159_BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (485kB)
[img] Text
502022159_BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (456kB)
[img] Text
502022159_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)
[img] Text
502022159_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only

Download (426kB)
[img] Text
502022159_LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (793kB)
[img] Text
502022159_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya, termasuk ibu kandung. Namun, dalam kondisi tertentu seperti baby blues syndrome, seorang ibu dapat mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan yang memengaruhi kondisi emosional, mental, dan kemampuannya dalam mengendalikan perbuatan. Kondisi ini memungkinkan adanya penerapan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan alasan pemaaf dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita baby blues syndrome. Penelitian ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Selain itu, dalam KUHP baru juga diatur terkait kondisi gangguan mental sebagai dasar penghapusan pidana, yaitu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana dalam pasal ini dijelaskan secara lebih rinci mengenai subjek hukumnya. Dalam penerapannya, hakim mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan alat bukti, terutama keterangan ahli. Analisis terhadap 2 (dua) putusan pengadilan juga menunjukkan terdapat perbedaan penerapan alasan pemaaf, yaitu satu putusan menjadikan baby blues syndrome sebagai alasan pemaaf, sedangkan pada putusan lain tidak diterapkan karena hakim menilai bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023, alasan pemaaf dapat diterapkan pada penyandang disabilitas mental deretan sedang atau berat, sedangkan baby blues syndrome termasuk dalam gangguan tingkatan rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. 2. Desni Raspita, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Alasan Pemaaf, Tindak Pidana, Kekerasan, Baby Blues Syndrome
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 06 May 2026 07:01
Last Modified: 06 May 2026 07:01
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35648

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.