AHMAD FASHIHULLISAN, 502022187 (2026) SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKASI PROFIL TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022197_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022197_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text 502022197_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text 502022197_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 502022197_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text 502022197_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (784kB)
	Text 502022197_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemanfaatan media sosial oleh aparat kepolisian sebagai sarana penyampaian informasi publik membawa implikasi hukum, khususnya ketika profil tersangka dipublikasikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, serta menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum terhadap aparat kepolisian yang mempublikasikan profil tersangka di media sosial tanpa dasar hukum yang jelas serta mengkaji bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian. serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan publikasi identitas tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenai sanksi etik. sanksi disiplin, dan sanksi administratif, serta dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu. diperlukan pengawasan yang efektif agar transparansi informasi tetap sejalan dengan perlindungan hak-hak individu dan prinsip keadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn 2. Indrajaya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Aparat Kepolisian, Tersangka, Media Sosial, Sanksi Hukum.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 May 2026 04:23
Last Modified:	11 May 2026 04:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35535

Actions (login required)

View Item