OKTARIANI PURWASI, NIM. 502022189 (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTAWARIS DALAM HUKUM PERDATA (sruDr KAsus PUTUSAN MAITKAMAH AGUNG NO. 3156 KlPdil20zs). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022189_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022189_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text 502022189_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 502022189_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text 502022189_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 502022189_LAMPIRAN..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)
	Text 502022189_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN..pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan tanpa Akta Pembagian Harta Waris (APHW) yang berpotensi menimbulkun r.ngk.tu di kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt12025. Dalam praktiknya, banyak ahli waris melakukan pembagian secara kekeluargaan tanpa dasar akta autentik, sehingga membuka peluang terjadinya perselisihan akibat ketidakjelasan status hukum masing-masing pihak. Penelitian ini bernrjuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam puturun tersebut serta mengkaji akibat hukum dari pernbagian warisan tanpa ApHw berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHperdata). Mitode yang digunakan adalah penelitian hukum nonnatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris pada dasamya tetap lahir secara otonratis sejak pewaris meninggal dunia, sehingga para ahli waris secara hukum telah memperoleh bagian masing-masing. Namun demikian, tanpa adanya APHW, harta peninggalan tersebut masih berada dalam status kepemilikan bersama (boedel waris) yang belum terbagi secara yuridis. Kondisi ini berpotensi meninrbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kenrungkinan timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Oleh karena itu. dapat disimpulkan bahwa APHW tidak bersifat konstitutif terhadap lahirnya hak waiis, tetapi merniliki peran penting dalarn mernberikan kepastian hukum, perlindungal hak, dan pencegahan sengketa di kernudian hari bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. 2. Yonani, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Warisan, Akta Pembagian Harta waris (ApHw), kepastian hukum, sengketa waris, dan KUHPerdata.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata Ilmu Hukum > Hukum Waris
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 May 2026 04:41
Last Modified:	04 May 2026 04:41
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35376

Available Versions of this Item

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTAWARIS DALAM HUKUM PERDATA (sruDr KAsus PUTUSAN MAITKAMAH AGUNG NO. 3156 KlPdil20zs). (deposited UNSPECIFIED)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTAWARIS DALAM HUKUM PERDATA (sruDr KAsus PUTUSAN MAITKAMAH AGUNG NO. 3156 KlPdil20zs). (deposited 04 May 2026 04:41) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item