SYARIAH, NIM. 502022073 (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN. PLG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022073 _BAB I_SAMPAI DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502022073 _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text 502022073 _BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text 502022073 _BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text 502022073 _DAFTAR PUSTKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text 502022073 _LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022073_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Buruh harian lepas merupakan bagian dari hubungan kerja yang diakui dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, namun dalam praktiknya sering menghadapi ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Status hubungan kerja yang tidak tetap kerap menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hak-hak normatif pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus- PHI/2025/PN.Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PHK terhadap buruh harian lepas serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK terhadap buruh harian lepas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya mengenai batasan waktu kerja dan konsekuensi hukum berakhirnya hubungan kerja. Majelis hakim menetapkan para pihak sebagai buruh harian lepas yang sah sehingga menolak tuntutan pesangon, namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif melalui pemberian uang tali asih. Putusan tersebut dinilai sesuai dengan sistem hukum ketenagakerjaan, meskipun masih menyisakan ruang kritik terhadap perlindungan pekerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1: Dr. Helwan Kasra,S.H., M.Hum 2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Buruh Harian Lepas, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Pengadilan Hubungan Industrial
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Apr 2026 04:23
Last Modified:	30 Apr 2026 04:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35145

Actions (login required)

View Item