HALIZA HUDAYA, NIM.502022093 (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022093_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022093_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 502022093_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text 502022093_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text 502022093_DAFTAR PUSTKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text 502022093_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022093_COVER SAMPAI LAMPIRAN - Copy (8).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Digitalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui penerapan barcode MyPertamina merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan barcode MyPertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, seperti penggunaan barcode milik orang lain, penggandaan barcode, dan manipulasi identitas kendaraan. Permasalahan tersebut berdampak pada kerugian negara, kelangkaan BBM bersubsidi, serta ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barcode MyPertamina di SPBU Kabupaten OKU Selatan serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, pengelola SPBU, pihak Pertamina, dan masyarakat pengguna BBM bersubsidi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan barcode MyPertamina disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan di lapangan, serta kelemahan sistem verifikasi digital. Penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembaruan sistem digital, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjamin penyaluran BBM bersubsidi yang adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. H . Erli Salia, SH., M.H 2. Hj. Susiana Kifli, SH., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Barcode MyPertamina, SPBU
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Apr 2026 04:28
Last Modified:	29 Apr 2026 04:28
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35121

Actions (login required)

View Item