Tri Dwi Anggraini, NIM. 502022185 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022185_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502022185_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 502022185_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text 502022185_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 502022185_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
Preview	Text 502022185_LAMPIRAN.pdf Download (967kB) | Preview
	Text 502022185_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api rakitan oleh masyarakat sipil tanpa izin yang sah dapat membahayakan keamanan dan ketertihan umum serta berpotensi menimbulkan. gangguan stabilitas sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Pig, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Pig? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukom primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dururat Nomor 12 Tahun 1951, serta terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaal maupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penegakan bukum terhadap kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin harus dilakukan secara tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen pembimbing 1. Luil Maknum,S.H.,M.H 2. M.Novrianto S.H,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Senjata Api Rakitan, Kepemilikan Tanpa Izin, Pertimbangan Hakim.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Apr 2026 04:40
Last Modified:	29 Apr 2026 04:40
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35108

Actions (login required)

View Item