DWI ANGGA SAPUTRA, NIM. 502022014 (2026) ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MEMPERKAYA DIRI DALAM DAKWAAN KORUPSI KEBIJAKAN IMPOR GULA(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022014_BAB 1_ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022014_ BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text 502022014_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text 502022014_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 502022014_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text 502022014_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502022014_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, stabilitas perekonomian, serta ketahanan pangan nasional. Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan serta penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula, serta untuk mengkaji akibat hukum dari penerapan unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya dimaknai secara formil, tetapi juga secara materiil, yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, unsur memperkaya diri tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya keuntungan pribadi secara langsung, melainkan cukup dengan terbuktinya adanya pihak lain atau korporasi yang memperoleh keuntungan akibat kebijakan impor gula yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penerapan kedua unsur tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku kebijakan serta menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kata kunci: tindak pidana korupsi, melawan hukum, memperkaya diri, impor gula, kebijakan publik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Darmadi Djufri ,S.H.,M.H 2. Muhammad Taufiq ,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: tindak pidana korupsi, melawan hukum, memperkaya diri, impor gula, kebijakan publik.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Apr 2026 04:43
Last Modified:	25 Apr 2026 04:43
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/35023

Actions (login required)

View Item