RAMADHANI PUTERA ARYANTO, NIM : 502022112 (2026) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502022112_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
502022112_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) |
||
|
Text
502022112_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) |
||
|
Text
502022112_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
||
|
Text
502022112_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
||
|
Text
502022112_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
Text
502022112_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU) RAMADHANI PUTERA ARYANTO Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan perlindungan martabat manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak tersebut, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lubuklinggau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan upaya yang dilakukan dalam menjamin terpenuhinya HAM narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan melalui sistem internal oleh petugas pemasyarakatan dan pengawasan eksternal oleh lembaga terkait. Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak narapidana. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, lembaga melakukan optimalisasi manajemen pemasyarakatan, pengelompokan warga binaan, pelaksanaan program integrasi sosial, serta penguatan koordinasi dan transparansi pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan HAM narapidana memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas, serta kerja sama lintas sektor guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemenuhan HAM. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Pengawasan, Pemasyarakatan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Serlika Aprita, SH., M.H. 2. Jumadi, SH., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Pengawasan, Pemasyarakatan. |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 06 May 2026 06:53 |
| Last Modified: | 06 May 2026 06:53 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34976 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
