DIMAS NUR AMIN, NIM : 502022121 (2026) PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.
|
Text
502022121_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
502022121_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) |
||
|
Text
502022121_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
||
|
Text
502022121_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB) |
||
|
Text
502022121_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) |
||
|
Text
502022121_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
||
|
Text
502022121_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) |
Abstract
ABSTRAK PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIMAS NUR AMIN Tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemilik hak yang sah. Tanah sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi kerap menjadi sasaran kejahatan melalui pemalsuan dokumen, seperti akta jual beli, surat kuasa, dan sertifikat hak atas tanah. Dalam konteks ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki peran penting sebagai penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas penyidikan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan perannya sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan pembuktian keaslian dokumen, tumpang tindih kepemilikan tanah, perbedaan antara sengketa perdata dan pidana, serta perlunya koordinasi yang intensif dengan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi,profesionalit as penyidik, serta penguatan sistem administrasi pertanahan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemalsuan Surat, Hak Atas Tanah
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum 2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemalsuan Surat, Hak Atas Tanah |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 28 Apr 2026 06:39 |
| Last Modified: | 28 Apr 2026 06:39 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34960 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
