NOVALDI ARYASTA, NIM : 502021348 (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA INFORMED CONSENT SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502021348_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
502021348_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB) |
||
|
Text
502021348_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
||
|
Text
502021348_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB) |
||
|
Text
502021348_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
||
|
Text
502021348_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
Text
502021348_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA INFORMED CONSENT SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN NOVALDI ARYASTA Hubungan hukum antara dokter dan pasien pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian terapeutik yang bersifat konsensual. Dalam perjanjian tersebut, dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, sementara pasien berkewajiban memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah adanya informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, prosedur, risiko, serta alternatif tindakan medis. Namun dalam praktik, sering kali terjadi pengabaian terhadap pemberian informed consent, yang dapat menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila informed consent tidak diberikan atau diabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan syarat esensial dalam perjanjian terapeutik yang berfungsi melindungi hak pasien atas informasi dan otonomi dalam menentukan tindakan medis. Tidak adanya informed consent dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dokter karena tidak memenuhi kewajiban hukum dan etisnya dalam perjanjian terapeutik. Konsekuensinya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, dan dalam kondisi tertentu juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana maupun administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian, keberadaan informed consent tidak hanya penting dari sisi etikomedis, tetapi juga memiliki signifikansi yuridis dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjaga profesionalitas dokter. Kata Kunci: Informed Consent, Wanprestasi, Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Dr.H.Erli Salia, S.H., M.H 2.Dea Justicia Ardha S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Informed Consent, Wanprestasi, Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 22 Apr 2026 06:21 |
| Last Modified: | 22 Apr 2026 06:21 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34955 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
