Albina Safira, 502022240 (2026) ANALISIS YURIDIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PROVOKASI DAN PENGHASUTAN PADA AKSI DEMONSTRASI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502022240_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022240_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text 502022240_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 502022240_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text 502022240_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text 502022240_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022240_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun pelaksanaannya kerap diwarnai tindakan provokasi dan penghasutan yang berpotensi memicu kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga menempatkan kepolisian pada posisi sentral dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan upaya kepolisian dalam mencegah provokasi dan penghasutan pada aksi demonstrasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, dengan Polrestabes Palembang sebagai lokasi pengambilan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, hingga Protap Kapolri Nomor 1/X/2010, dengan pendekatan berlapis melalui tahapan pre-emtif, preventif, dan represif. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi karakter delik materiil dalam ketentuan penghasutan yang menyulitkan penindakan dini, sulitnya memprediksi perilaku spontan massa, rendahnya kesadaran hukum peserta aksi, keterbatasan personel pada aksi berskala besar, serta dilema normatif dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Nur Husni Emilson ,S.H.,S.Pn.M.H 2. Dr. Helwan Kasra ,S.H.,M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kepolisian, Provokasi, Penghasutan, Demonstrasi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Apr 2026 06:46
Last Modified:	21 Apr 2026 06:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34953

Actions (login required)

View Item