LYRA EKA CAHYANI, NIM. 502022239 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU ATAS PENYELEWENGAN DANA HIBAH MELALUI PEMALSUAN NOTA DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF. Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022239_COVER - BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502022239_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text 502022239_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text 502022239_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text 502022239_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text 502022239_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)
	Text 502022239_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pertanggungjawaban hukum pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Permasalahan penelitian difokuskan pada bentuk penyelewengan dana hibah dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat Bawaslu dalam kasus penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan SPJ fiktif dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perbuatan pemalsuan dokumen juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, seperti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta aspek non-yuridis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pejabat Bawaslu yang melakukan penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan dokumen bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan integritas pejabat publik guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Bawaslu. Namun, sanksi yang relatif ringan belum sepenuhnya memberikan efek jera sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pejabat Bawaslu yang melakukan penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan SPJ fiktif harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten agar dapat menjaga integritas lembaga pengawas pemilu serta melindungi keuangan negara. Kata Kunci : Bawaslu, dana hibah, SPJ Fiktif, Korupsi, Pertanggungjawaban hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr.Helwan Kasra, S.H.,M.hum 2. Jumadi, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Bawaslu, dana hibah, SPJ Fiktif, Korupsi, Pertanggungjawaban hukum.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Apr 2026 06:25
Last Modified:	21 Apr 2026 06:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34951

Actions (login required)

View Item