TIA ANDANI, NIM: 502022131 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SOLAR SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/L,H/2023/PN PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022131_Cover_BAB I_Daftar Pustaka.pdf Download (10MB) | Preview
	Text 502022131_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text 502022131_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text 502022131_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text 502022131_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 502022131_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text 502022131_Cover Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merupakan salah satu sumber tenaga utama yang sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tingginya kebutuhan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktik pencampuran secara ilegal yang menimbulkan penurunan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM), kerusakan lingkungan serta berpotensi mengganggu sistem distribusi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal masih menjadi permasalahan yang signifikan serta. memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar yang tidak memenuhi standar mutu serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2023/PN Plg berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan ias Bumi. Namun demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih perlu dievaluasi agar mampu memberikan efek jera serta mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada kesalahan individu pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap tata kelola tenaga nasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. 2. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pencampuran BBM ilegal, pertimbangan hakim
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Apr 2026 06:15
Last Modified:	21 Apr 2026 06:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34949

Actions (login required)

View Item