TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT SKINCARE BERBAHAN BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (OVERCLAIM) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

JESSIKA, NIM. 502022271 (2026) TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT SKINCARE BERBAHAN BERBAHAYA DAN KLAIM BERLEBIHAN (OVERCLAIM) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502022271_COVER-BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502022271_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (436kB)
[img] Text
502022271_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (433kB)
[img] Text
502022271_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)
[img] Text
502022271_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (328kB)
[img] Text
502022271_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502022271_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN (2).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Perkembangan industri kosmetik khususnya produk perawatan kulit (skincare), di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, kondisi tersebut diiringi dengan maraknya peredaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya serta penggunaan klaim berlebihan (overclaim) dalam promosi produk yang berpotensi merugikan konsumen, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat skincare yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban akibat skincare berbahan berbahaya dan klaim berlebihan menurut undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif dijadikan sebagai metode penelitian yang dipilih penulis sehingga mengahsilkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, dan administratif atas pelanggaran yang dilakukan, termasuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan mekanisme perlindungan hukum yang cukup melalui hak konsumen, sanksi terhadap pelaku usaha, serta peran BPOM dalam pengawasan produk kosmetik. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Skincare Berbahaya, Klaim Berlebihan, Overclaim

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Yudistira Rusydil, S.H., M.Hum 2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Skincare Berbahaya, Klaim Berlebihan, Overclaim
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 25 Apr 2026 01:48
Last Modified: 25 Apr 2026 01:48
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34944

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.