Kedudukan Hukum Warga Negara Asing sebagai Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Kirani Aulia Erly, NIM 502022130 (2026) Kedudukan Hukum Warga Negara Asing sebagai Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502022130_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502022130_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (349kB)
[img] Text
502022130_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB)
[img] Text
502022130_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (119kB)
[img] Text
502022130_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (197kB)
[img] Text
502022130_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (734kB)
[img] Text
502022130_Cover_Sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong munculnya berbagai inovasi yang melibatkan banyak pihak, termasuk individu dari luar negeri. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, paten berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi invensi di sektor teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan kedudukan hukum yang setara bagi warga negara asing sebagai subjek hukum pemegang paten berdasarkan prinsip perlakuan nasional (national treatment). Perlindungan hukum bagi pemegang paten asing diwujudkan melalui mekanisme administratif pendaftaran melalui konsultan kekayaan intelektual terdaftar bagi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, serta adanya hak eksklusif untuk melaksanakan invensi, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa izin.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H 2. M. Adi Saputra, S.H.,M.Kn
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 21 Apr 2026 03:53
Last Modified: 21 Apr 2026 03:53
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34940

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.