Aldo Saputra, NIM : 502022065 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022065_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022065_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text 502022065_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text 502022065_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text 502022065_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 502022065_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502022065_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN ALDO SAPUTRA 502022065 Rekam medis merupakan dokumen yang memuat informasi pribadi dan sensitif mengenai riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan tidak hanya merusak kepercayaan pasien, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil berupa pelanggaran privasi, stigma sosial, dan dampak psikologis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis dan mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana bagi pasien diwujudkan melalui dua aspek utama: aspek preventif yang diatur dalam Pasal 51 huruf c yang mewajibkan tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan data medis, dan aspek represif yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) yang memberikan sanksi pidana denda hingga Rp50.000.000,00 bagi pelanggaran sengaja. Kombinasi kedua aspek ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak privasi pasien dan menegakkan etika profesi kesehatan.Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan internal di fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, minimnya laporan dari pasien akibat stigma sosial, serta tantangan keamanan data di era digital. Perbandingan dengan hukum internasional seperti HIPAA di Amerika Serikat dan GDPR di Eropa menunjukkan bahwa sanksi di Indonesia relatif ringan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sanksi pidana yang lebih proporsional, peningkatan pengawasan internal, edukasi etika profesi bagi tenaga kesehatan, pemberdayaan pasien melalui kampanye kesadaran hukum, serta penguatan sistem keamanan data elektronik untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan melindungi hak asasi pasien secara optimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Pembocoran Rekam Medis, Tenaga Kesehatan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr.H.Erli Salia, SH., M.H 2. Jumadi, SH., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Pembocoran Rekam Medis, Tenaga Kesehatan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 Apr 2026 04:36
Last Modified:	22 Apr 2026 04:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34936

Actions (login required)

View Item