ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

DESTRI ALHADIYAH, 502022113 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502022113_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (8MB) | Preview
[img] Text
502022113_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (303kB)
[img] Text
502022113_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (281kB)
[img] Text
502022113_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (150kB)
[img] Text
502022113_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (231kB)
[img] Text
502022113_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)
[img] Text
502022113_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGANHUKUMBAGIKORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm) DESTRI ALHADIYAH Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya munculnya kejahatan siber berupa penyebaran konten pribadi tanpa busana tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara, sehingga perlindungan terhadap hak-hak korban belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta penerapan perlindungan hukum tersebut dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial dan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan siber, media sosial, sistem peradilan pidana

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Dr. Martini, S.H.,M.H 2. M. Adi Saputra, S.H.,M.Kn
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan siber, media sosial, sistem peradilan pidana
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 21 Apr 2026 03:49
Last Modified: 21 Apr 2026 03:49
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34934

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.