DHEA SALWA SALSABILLAH, NIM 502022017 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022017 _BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text 502022017 _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 502022017 _BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502022017_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text 502022017 _DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text 502022017 _LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text 502022017_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap suami atau istri yang dirugikan akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan ditinjau dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan ini muncul karena penyimpangan seksual dari salah satu pasangan dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin, mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta berujung pada perceraian, sementara pengaturannya belum diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyimpangan seksual dalam perkawinan dapat ditempuh melalui mekanisme perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan. Namun dalam praktik, korban masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, tekanan psikologis, stigma sosial, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasiserta pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan guna menjamin perlindungan efektif bagi korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Indrajaya, S.H., M.H. 2. Heni Marlina, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum, penyimpangan seksual, perkawinan, korban.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Apr 2026 03:56
Last Modified:	21 Apr 2026 03:56
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34916

Actions (login required)

View Item