Nabila Jill Meysera, NIM. 502022206 (2026) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022206_Cover_BAB I_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022206_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text 502022206_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text 502022206_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text 502022206_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text 502022206_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text 502022206_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas perekonomian negara serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama apabila berkaitan dengan proyek pemerintah yang menggunakan keuangan negara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem hukum, integritas aparatur penegak hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menerapkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan negara dalam Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yuridis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh judex facti serta menegaskan bahwa penerima hasil tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama tindak pidana asal. Penerapan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Di sisi lain, bagi negara, putusan tersebut memberikan kepastian hukum, mempertegas kewenangan negara dalam menindak penerima hasil kejahatan, serta memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera, pencegahan, dan perlindungan optimal terhadap keuangan negara, sehingga optimalisasi penerapan sanksi pidana masih diperlukan agar sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H. 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertimbangan Hukum Hakim, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Agung, Akibat Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 Apr 2026 06:16
Last Modified:	20 Apr 2026 06:16
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34914

Actions (login required)

View Item