MAHATHIR MUHAMAD, NIM : 502021102 (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN OGAN ILIR. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502021102_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021102_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text 502021102_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text 502021102_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 502021102_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text 502021102_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021102_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN OGAN ILIR Pertambangan Batuan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya kegiatan tersebut sering dilakukan tanpa izin resmi sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir serta menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan Batuan ilegal memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas tanah, dan pendangkalan sungai. Penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pembinaan kepada masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal, Galian Golongan C, Ogan Ilir.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. Hum 2. Heny Marlina, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal, Galian Golongan C, Ogan Ilir.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Jun 2026 04:55
Last Modified:	25 Jun 2026 04:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34911

Actions (login required)

View Item