NAILAH RAMADHANIA, NIM 502022171 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI KASUS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SRIMULYA KECAMATAN PAMPANGAN). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022171_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022171_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 502022171_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022171_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502022171_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 502022171_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022171_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dalam praktiknya, penyaluran BLT di tingkat desa tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, sebagaimana terjadi di Desa Srimulya Kecamatan Pampangan, di mana penyaluran BLT Tahun 2021 dilakukan pada Tahun 2023 sehingga tidak sesuai peruntukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam penyaluran BLT yang tidak sesuai peruntukan serta mengidentifikasi faktor penghambat atau kendala yang menyebabkan terjadinya kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan aparat desa dan pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan bentuk kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa. Meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri, perbuatan tersebut tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif maupun pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat utama dalam penyaluran BLT meliputi lemahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, serta buruknya tata kelola administrasi desa, sehingga tujuan program bantuan tidak tercapai secara optimal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Desa, Kelalaian, Dana Desa.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	16 Apr 2026 01:25
Last Modified:	16 Apr 2026 01:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34907

Actions (login required)

View Item