MUHAMMAD ALVIN RAMADHAN, NIM 502022262 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANGBERAKHIRMASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKANCACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR2 TAHUN2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022262_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022262_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text 502022262_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 502022262_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text 502022262_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 502022262_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (25MB)
	Text 502022262_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai norma tertinggi, di mana setiap kebijakan dan tindakan harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Pada sistem hukum tersebut, notaris memegang peran krusial sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktiansempurna. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan akta yang dinyatakancacat hukum akibat kesalahan prosedural maupun pelanggaran materiil yangbaruterungkap setelah notaris purna tugas, sehingga memicu ketidakpastian hukumbagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalampenelitianini adalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dinyatakan cacat hukummenurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014? dan 2) Bagaimana kedudukan hukumakta notarisyang dinyatakan cacat hukum setelah notaris berakhir masa jabatannya?. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis norma, doktrin, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknikpenarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari kaidah hukumumummenujupenerapan kasus khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwapertanggungjawaban hukum notaris setelah masa jabatan berakhir tetap melekat berdasarkan prinsip continuing liability. Secara perdata, mantan notaris dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365KUHPerdata jika kelalaiannya dalam membuat akta menimbulkan kerugianbagi pihak lain. Namun, secara administratif, sanksi jabatan tidak lagi relevanbagi notaris purna tugas karena hubungan kedinasan dengan negara telah terputus. Mengenai kedudukan hukumnya, akta yang mengalami cacat formil akanmengandung terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sementara itu, akta yangmengandung cacat materiil atau melanggar syarat sah perjanjian dapat dibatalkanatau dinyatakan batal demi hukum sejak awal. Berakhimya masa jabatantidakmengubah status yuridis akta selama syarat kewenangan dan prosedur terpenuhi pada saat pembuatan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum 2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Notaris, Akhir Masa Jabatan, Akta Cacat Hukum, UUJN.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	15 Apr 2026 02:28
Last Modified:	15 Apr 2026 02:28
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34903

Actions (login required)

View Item