RIANA RALIN, NIM : 502022129 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN ( STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 ). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022129_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022129_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB)
	Text 502022129_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB)
	Text 502022129_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text 502022129_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text 502022129_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022129_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.I-04/AD/V/2025). RIANA RALIN Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana berat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Kopral Dua Bazarsah dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 mencakup dakwaan oditur militer berdasarkan pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menembak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya, keterangan saksi memberatkan terdakwa, barang bukti utama berupa satu senjata api milik terdakwa. Pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yang bertujuan menambah penghasilan, akibat perbuatannya menyebabkan tiga polisi meninggal, dan kondisi fisik dan psikis terdakwa sehat tanpa gangguan mental. Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya non yuridis seperti grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan restorative, Permohonan hak konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat terpidana tempuh ialah Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian peraturan ke Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Konstitusional warga negara. Kata Kunci : Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan, Senjata Api.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum 2. Febrina Hertika Rani S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan, Senjata Api.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 May 2026 03:42
Last Modified:	04 May 2026 03:42
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34889

Actions (login required)

View Item