MEPILINI EDDRAWARROHMAH, NIM :502022287 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1281/PID.SUS/2024/PN.Plg). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022287_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022287_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text 502022287_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text 502022287_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text 502022287_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	Text 502022287_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022287_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

BSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1281/PID.SUS/2024/PN.Plg). Mepilini Eddra Warrohmah Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pupuk tanpa pendaftaran resmi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Peredaran pupuk ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan karena produk yang tidak memiliki nomor registrasi tidak melalui uji mutu dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Perkara yang dianalisis melibatkan terdakwa Ahmad Effendy Noor yang dinyatakan memproduksi dan mendistribusikan pupuk merek Avatara tanpa izin edar serta dengan komposisi unsur hara yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini bertujuan menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan, doktrin, dan analisis putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 122 jo. Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp50.000.000. Pertimbangan hakim diperkuat dengan bukti tidak adanya nomor pendaftaran pupuk, ketidaksesuaian kandungan pupuk dengan SNI, serta keterlibatan aktif terdakwa dalam distribusi produk. Penelitian ini menegaskan urgensi penegakan hukum terhadap peredaran pupuk tanpa izin sebagai langkah untuk melindungi petani dan menjaga kualitas sarana produksi pertanian. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pupuk tidak terdaftar, Putusan 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H 2. Hj. Yonani Hasyim,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pupuk tidak terdaftar, Putusan 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 Apr 2026 06:08
Last Modified:	22 Apr 2026 06:08
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34882

Actions (login required)

View Item