NOVA AFRIANA, NIM.502022089 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEPSI GUGATAN PREMATUR AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PERUNDINGAN BIPARTIT DAN MEDIASI DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2024/PN.PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMAD.

Preview	Text 502022089_BAB I_COVER_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text 502022089_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text 502022089_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text 502022089_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text 502022089_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text 502022089_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502022089_Cover_Sampai Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban menempuh perundingan bipartit dan mediasi sebelum mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam praktik peradilan, tergugat kerap mengajukan eksepsi gugatan prematur dengan alasan penggugat tidak melaksanakan tahapan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 90/Pdt. Sus-PHI/2024/PN.Pig terhadap eksepsi gugatan prematur, (2) apa akibat hukum apabila gugatan diajukan tanpa melalui proses bipartit dan mediasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Balan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan didukung bahan hukum sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi prematur karena penggugat telah membuktikan adanya upaya mediasi melalui surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Apabila gugatan diajukan tanpa melalui tahapan bipartit dan mediasi, maka gugutan dapat dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard/NO. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur nonlitigasi menjadi syarut penting dalam menjamin kepastian hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	dosen pembimbing : I. Dr. Helwan Kasru, SH., M.Hum. II.Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Eksepsi, Prematur, Bipartit, Mediasi, Industrial.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Apr 2026 03:23
Last Modified:	11 Apr 2026 03:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/34881

Actions (login required)

View Item