M. JUHARI, NIM. 502010030 (2014) PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dl INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502010330_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502010330_BAB II_sampai_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah diterapkan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia? 2. Kendala apakah Yang Di Hadapi Dalam Penerapan Demokrasi Di Indonesia ? Selaras dengan tujuan maka jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang langsung berhubungan dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dengan cara mengolah data sekunder untuk kemudian di konstruksikan secara kualitatif, yaitu analisi yang dilakukan tidak menggunakan perhitungan statistik melainkan dengan cara menjelaskan secara konstruktif yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan prinsip prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada dasarnya telah diterapkan, meskipun dalam pelaksaannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada diberbagai wilayah. Namun secara konstitusi bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus berdasarkan pada asas umum pemilihan umum kepala daerah, yakni Langsung Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil. Telah dilaksanakan meskipun dalam penerapannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu baik secara sistematis, terstruktur dan massif. Kendala serta masalah yang sering timbul dalam penegakan demokrasi di Indonesia pada intinya adalah bahwa tidak semua warga Negara memahami arti pentingnya demokrasi dalam pelaksanaan pemilu, kebanyakan warga Negara hanya turut serta dalam pelaksanaan pemilu namun belum terlalu memahami demokrasi. Sering teijadinya perselisihan hasil perolehan suara yang di sengketakan di Mahkamah Konstitusi juga merupakan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan Demokrasi di Indonesia, masyarakat seolah tidak percaya terhadap badan yang tunjuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilihan umum. Terjadinya konflik antar masa pendukung juga dapat dikategorikan sebagai kendala dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang berkonflik seolah lebih menyukai keributan dibandingkan menegakan demokrasi yang sebenar- benarnya. Kata kunci: Prinsip-prinsip Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.
Uncontrolled Keywords:	Prinsip-prinsip Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah.
Subjects:	Ilmu Hukum > Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Perkara-perkara
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	04 Mar 2019 03:51
Last Modified:	04 Mar 2019 03:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3024

Actions (login required)

View Item