M. LUTHFI MARSADIVA, NIM : 502020207 (2024) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA. Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.

Preview	Text 502020207_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (559kB) | Preview
	Text 502020207_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 502020207_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text 502020207_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 502020207_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 502020207_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text 502020207_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA M. LUTHFI MARSADIVA 502020207 Dalam pelaksanaan tugas pengatur Lalu lintas, polisi akan selalu bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan, sehingga diperlukan petugas lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka kepastian hukum sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaraan lalu lintas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) kemudian mengumpulkan data primer (data lapangan). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM menurut UU No. 22 Tahun 2009, menurut Pasal 281 jo ayat (1) ialah dengan cara razia rutin yang dilaksanakan oleh Polresta Palembang, setiap malam minggu bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, maka terhadap pelaku di berikan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun pidana denda. Pidana denda ditetapkan oleh hakim mengacu pada tabel denda tilang yang berlaku. Dan hambatan-hambatan penerapan dalam Pasal 281, adalah masyarakat sebagai pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu-lintas dan saat di tindak pelanggar memutar arah, pada waktu polisi lalu lintas menangkap si pelanggar tilang dan sering menerobos pada waktu mau ditangkap oleh polisi, minimnya pengetahuan mengenai peraturan dan rambu lalu lintas, dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi, kurangnya anggota polisi dalam melakukan patroli. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, SIM

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. M. Soleh idrus, SH.,MS 2. Luil Maknun,SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, SIM
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 May 2024 03:04
Last Modified:	27 Aug 2026 02:28
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29425

Actions (login required)

View Item