ANA APRILIA, NIM : 502020216 (2024) ANALISIS NORMATIF TERHADAP HAK KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA TELPON DALAM KLAUSULA BAKU DI REKENING TELPON. Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.
|
Text
502020216_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (930kB) | Preview |
|
|
Text
502020216_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) |
||
|
Text
502020216_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) |
||
|
Text
502020216_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
||
|
Text
502020216_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
||
|
Text
502020216_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB) |
||
|
Text
502020216_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK ANALISIS NORMATIF TERHADAP HAK KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA TELPON DALAM KLAUSULA BAKU DI REKENING TELPON ANA APRILIA 502020216 Salah satu perjanjian baku/klausula baku dapat kita temukan pada rekening telepon. Di Indonesia telepon ditangani oleh pihak Telkom, hal ini menyebabkan suatu tindakan monopoli yang dilakukan oleh Telkom, padahal datam Pasal 10 ayat (1) UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dijelaskan bahwa: dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi. Namun faktanya pengguna jasa telepon sering kali diragukan akibat memanfaatkan jasa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa telepon dalam klausula baku di rekening telepon, dan juga untuk mengetahui dan memahami pihak yang benwenang mengawasi pencantuman klausula baku pada perjanjian baku Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hak-hak yang telah diperoleh konsumen jika dikaitkan dengan pencantuman klausula baku adalah: hak informasi. Namun ada hak-hak yang belum secara optimal mereka peroleh yang justru masih jauh dari harapan, misalnya hak untuk mendapat kenyamanan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapat advokasi dan hak mendapatkan ganti rugi. Hal ini disebabkan dari konsumen itu sendiri masih belum benar-benar sadar untuk mempertahankan hak-haknya sementara pelaku usaha masih banyak yang melanggar, dan juga untuk mengtetahui pihak yang berwenang mengawasi pencantuman klausula baku agar konsumen tidak dirugikan akibat pemberlakuan klausula baku adalah: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang secara tegas diatur di dalam Pasal 52 butir c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Katat kunci: Pengguna jasa telepon, pengawasan pencantuman Klausula baku.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. M. Soleh idrus,SH.,MS 2. Yonani,SH.,MH |
| Uncontrolled Keywords: | Katat kunci: Pengguna jasa telepon, pengawasan pencantuman Klausula baku. |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 18 May 2024 02:08 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 06:35 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29311 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
