SANDHA BINTANG SUTAMI, NIM: 502020211 (2024) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502020211_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502020211_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text 502020211_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text 502020211_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text 502020211_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text 502020211_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502020211_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG Oleh Sandha Bintang Sutami Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah pembagian harta waris untuk memperebutkan harta bersama. Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan harta pembagian lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami maka tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama tersebut. Tidak jarang seorang suami untuk menikahi istrinya dengan cara pernikahan siri maka akan timbullah suatu sengketa dalam pembagian harta bersama tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah hukumnya jika suami tidak memberikan harta perkawinan kepada istri yang perkawinannya tidak tercatat di KUA? Dan 2. Bagaimana mekanisme pembagian harta perkawinan kepada istri yang perkawinannya tidak tercatat di KUA? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa Akibat hukum pernikahan yang tidak tercatat di KUA Ketika pembagian harta perkawinan. Bagi seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan siri mempersiapkan segala kemungikinan-kemungkinan yang dapat menjadi acuan bagi Negara atau Instansi terkait untuk melindungi hak-haknya. Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta perkawinan siri maka harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud adalah : (1) Buku Nikah, dan (2) Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan siri. Sedangkan untuk pembagian harta bersama yang pernikahannya tidak tercatat maka haknya sama atas harta perkawinan dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa istri hanya berhak terhadap harta bersama yang dimilikinya sejak perkawinannya di langsungkan. Peraturan mengenai pembagian harta perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam diharapkan dapat di sosialisasikan kepada masyarakat agar dapat di pahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist untuk menghindari adanya pertengkaran yang terjadi di antara para ahli waris. Kata Kunci : Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Pembimbing II : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 May 2024 01:06
Last Modified:	08 Aug 2026 04:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29233

Actions (login required)

View Item