Choirul Ridho, NIM.502019138 (2024) PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019138_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502019138_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 502019138_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text 502019138_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text 502019138_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text 502019138_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502019138_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Oleh ChoirulRidho Perjanjian kredit secara daring menjadi sebuah fenomena baru yang timbul seiring dinamika perkembangan jaman dalam masyarakat. Masyarakat yang cenderung lebih tertarik dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam layanan kredit daring, secara perlahan mulai menggeser minat masyarakat untuk menggunakan jasa kredit melalui jalur perbankan. Praktiknya, berbagai kemudahan yang diberikan dalam menggunakan kredit secara daring tidak sertamerta memberikan keuntungan pada pihak debitur. Penetapan suku bunga yang tidak memiliki acuan jelas seringnya menimbulkan beban bunga dengan jumlah yang besar kepada debitur. Untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kredit secara daring dari perspektif KUHPerdatasertabagaimanaperlindunganhukum dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian kredit secara daring. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan segala peraturan terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa buku-buku hukum, kamus hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa perjanjian kredit yang dilakukan secara daring pada perspektif KUHPerdata merupakan perjanjian yang sah sebab telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian kredit secara daring pada dasarnya merujuk Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Sanksi administratif turut diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap setiap fintech yang tidak mendaftarkan diri padaOJK. Kata Kunci: Yuridis Normatif, Perjanjian Kredit, Daring,

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1.M. Soleh Idrus, SH.,M.S 2.Mona Wulandari, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Yuridis Normatif, Perjanjian Kredit, Daring,
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 May 2024 06:49
Last Modified:	08 Aug 2026 03:49
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29112

Actions (login required)

View Item