KHOSYI'IN, NIM. 502010161 (2014) PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502010161_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502010161_BAB II_sampai_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Yang menjadi Permasalahan : 1.Bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ? 2.Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ? Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif yang bersifat Deskriptif, karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan ( library Research ) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan. Teknik pengelolaan data faktual, dilakukan dan menerapkan cara analisis isi (content analysis) , untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yaitu sebagai berikut : 1.Peranan DPR dalam mengawasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapatlah dilihat dengan adanya : 1)persetujuan dan penetapan dari DPR atas Rancangan APBN yang diajukan oleh Pemerintah Pusat serta keterlibatannya secara intens dalam menentukan fungsi anggaran khususnya yang dialokasikan kepada setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing masing setiap daerah. 2)Pengawasan langsung oleh DPR terhadap pelaksanaan undang - undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah. 3)Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang - undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan aerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 4)Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kata kunci: Pengawasan dan kendala Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. M. Soleh Idrus, SH, MH.
Uncontrolled Keywords:	Pengawasan dan kendala Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	18 Feb 2019 06:22
Last Modified:	18 Feb 2019 06:22
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2911

Actions (login required)

View Item