MUTIARA PARAMITHA, NIM : 502020137 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502020137_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502020137_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text 502020137_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text 502020137_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text 502020137_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text 502020137_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502020137_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA MUTIARA PARAMITHA Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan Aparatus Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kecuali jaminan pensiun, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Apakah faktor-faktor penyebab guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun sehingga posisi guru menjadi lemah. Pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan dengan hormat atau tidak hormat berdasarkan Undang-Undang. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain jangka waktu kontrak berakhir, permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani, pelanggaran disiplin, tidak mencapai target, dan melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perlindungan hukum yang lebih baik untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan memberikan hak atas jaminan pensiun setelah pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Aparatur Sipil Negara

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Mona Wulandari, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Aparatur Sipil Negara
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 Apr 2024 01:20
Last Modified:	27 Apr 2024 01:20
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/28466

Actions (login required)

View Item