RIKA RAHIM, NIM. 502012330 (2016) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502012330_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502012330_BAB II_sampai_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Badan permusyawaratan desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, memampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peranan badan permusyawaratan desa yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Maka, penulis mengkaji data dan fakta yang teijadi terhadap peranan BPD dalam pembentukan PerDes dan faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam membentuk Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang didukung data lapangan, pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan mas Kabupaten Muara Enim, dalam menjalankan peranannya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulak Bandung kurang optimal dalam menjalankan peranannya, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kineija kepala desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kineija BPD Desa Ulak Bandung dalam pembentukan peraturan desa ialah faktor pendidikan, pekeijaan, pengalaman, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, dan kurangnya kualitas kinerja badan permusyawaratan desa yang kurang baik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Ridwan Hayatudin SH., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Publik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Genot Agung Busono
Date Deposited:	13 Feb 2019 04:44
Last Modified:	13 Feb 2019 04:44
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2829

Actions (login required)

View Item