KEBIJAKAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PENANGGULANGAN MELALUI HUKUM PIDANA

VASHA VHIRLY DHOMANIS, NIM. 502019267 (2023) KEBIJAKAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PENANGGULANGAN MELALUI HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502019267_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502019267_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (499kB)
[img] Text
502019267_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (477kB)
[img] Text
502019267_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (375kB)
[img] Text
502019267_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (382kB)
[img] Text
502019267_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
502019267_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK KEBIJAKAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PENANGGULANGAN MELALUI HUKUM PIDANA OLEH VASHA VHIRLY DHOMANIS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersfiat deskriptif analisis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah: harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dan Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah: Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber, Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus mengenai cybercrime, Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Kata Kunci : Kebijakan, penegakkan hukum, tindak pidana, teknologi informasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing Skripsi I : Hj. Susiana Kifli SH., MH Pembimbing Skripsi II : Eni Suarti, SH.,MH
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, penegakkan hukum, tindak pidana, teknologi informasi
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 11 Jan 2024 00:14
Last Modified: 11 Jan 2024 00:14
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27937

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.