MUHAMMAD MEIDDY GUNANDI, NIM. 502021365P (2023) ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021365.P_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502021365.P_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text 502021365.P_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text 502021365.P_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text 502021365.P_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text 502021365.P_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021365.P_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

A B S T R A K ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Oleh : MUHAMMAD MEIDDY GUNANDI Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan bagaimanakah pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan judul dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan pasal 184 KUHAP pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat,dan keterangan terdakwa didalam persidangan. Sedangkan pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai bentuk yang harus dilakukan sehingga pelaku pemalsuan surat menjadi bentuk efek jera terhadap tindak pidana pemalsuan. Tujuan penerapan ancaman pidana yang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut adalah untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi I : Hj. Susiana Kifli, SH, MH Pembimbing Skripsi II : Mona Wulandari, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Jan 2024 00:10
Last Modified:	11 Jan 2024 00:10
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27936

Actions (login required)

View Item