NABILA HERAWATI, 502019065 (2023) KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text BAB I _ DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan. selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini mengunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat menjelajah (explanatoris), sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa yang dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstual , yaitu mengolah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. kebikan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undag korupsi. selama ini yang dilakuka oleh aparat penegak hukum sangat beralsan. hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dari fakta dibawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. jadi mencocokan fakta-fakta dengan peraturan perundagan-undangan yang ada. cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya penerapan pasal 2 uu nomor 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahu 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan dalam suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan. 2. kebijakan formulasi hukum pidana hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dibidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dan dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. henddak dituangkan suatu prinsip bahwa pengunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS 2. Rusniati, SE., SH., MH
Uncontrolled Keywords:	kebijakan, hukum pidana, perpajakan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 Jan 2024 03:45
Last Modified:	05 Jan 2024 03:45
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27914

Actions (login required)

View Item